KORUPSI

A. Penyebab Korupsi

Korupsi disebabkan karena Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan , Rendahnya integritas dan profesionalisme, Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika., ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi dengan demikian kiranya akan terus berlangsung, selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang akan melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

B. Kerugian Materi, Waktu dan Moral

• Kerugian yang bisa timbul dari kegiatan "berkorupsi" sangatlah banyak. kerugian dapat berupa materi, waktu, dan moral bagi rakyat dan negara. kerugian materi dapat tercermin dari jumlah dana yang di ambil oleh pejabat tersebut. Jumlah yang tidak sedikit tentunya dapat merugikan negara, APBN yang seharusnya dana tersebut dapat kembali ke rakyat dalam bentuk pendidikan, subsidi, dan sebagainya.
• kerugian yang bersifat waktu dapat tercermin dalam bentuk molornya waktu pengerjaan suatu proyek karena banyaknya intervensi yang di ambil oleh pejabat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. proses tender yang tidak jelas, mark up nilai kontrak, dll adalah penyebab timbulnya permasalahan waktu oleh korupsi.
• kerugian selanjutnya berupa moral. apakah korupsi merugikan kita sebagai warga negara dari segi moral? tentu iya! karena korupsi identik dengan kejujuran dimana setiap tindakan korupsi sudah pasti didahului dengan tindakan bohong/tidak jujur. karena proses korupsi sudah mendarah daging di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara hal ini tentunya mencederai moral dari bangsa ini, bangsa ini menjadikan kata bohong adalah kata yang biasa digunakan untuk melindungi diri sendiri.

C. Solusi

Solusi dari masalah diatas adalah memberikan suatu contoh atau tindakan yang bersifat adil untuk mewujudkan perdamaian, bersikap jujur dalam melaksanakan suatu kegiatan, disiplin waktu , dan saling menghormati satu sama lain.

Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum

2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh

7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh

2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)

3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya

4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia

5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Aplikasi dalam Kehidupan Bernegara

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

• Makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Pali. Banyak di antara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan Yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam sudut pandang bahasa Sanskerta ataupun Pali, Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah bermakna Tuhan Yang Satu

Ketuhanan berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan berupa awalan ke- dan akhiran –an. Penggunaan awalan ke- dan akhiran –an pada suatu kata dapat merubah makna dari kata itu dan membentuk makna baru. Penambahan awalan ke- dan akhiran -an dapat memberi perubahan makna menjadi antara lain : mengalami hal, sifat-sifat.

Contoh kalimat : ia sedang kepanasan. Kata panas diberi imbuhan ke- dan –an maka menjadi kata kepanasan yang bermakna mengalami hal yang panas. Begitu juga dengan kata ketuhanan yang berasal dari kata tuhan yang diberi imbuhan ke- dan –an yang bermakna sifat-sifat tuhan. Dengan kata lain Ketuhanan berarti sifat-sifat tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan tuhan.

Kata “maha” berasal dari bahasa Sanskerta / Pali yang bisa berarti mulia atau besar (bukan dalam pengertian bentuk). Kata “maha” bukan berarti “sangat”. Jadi adalah salah jika penggunaan kata “maha” dipersandingkan dengan kata seperti besar menjadi maha besar yang berarti sangat besar.

Kata “esa” juga berasal dari bahasa Sanskerta / Pali. Kata “esa” bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata “esa” berasal dari kata “etad” yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata “ini”. Sedangkan kata “satu” dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sankserta maupun bahasa Pali adalah kata “eka”. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah “eka”, bukan kata “esa”.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan Yang Hanya Satu, bukan mengacu pada suatu individual yang kita sebut Tuhan yang jumlahnya satu. Tetapi sesungguhnya, Ketuhanan Yang Maha Esa berarti Sifat-sifat Luhur / Mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifat luhur / mulia, bukan Tuhannya. Dan apakah sifat-sifat luhur / mulia (sifat-sifat Tuhan) itu ? Sifat-sifat luhur / mulia itu antara lain : cinta kasih, kasih sayang, jujur, rela berkorban, rendah hati, memaafkan, dan sebagainya. Untuk itu antar sesam harus hidup rukun dan membangun sifat cinta kasih, kasih saying, jujur , rela berkorban, rendah hati, dan memaafkan.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaAN Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.

Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan / moral.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya.

Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.

3. Persatuan Indonesia

Bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan untuk memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi bahsa persatuan bahasa Indonesia. Mengamalkan Sila ketiga dari pancasila dengan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Maksudnya adalah kita selalu konsisten untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Salah satu unsur penyatu bangsa kita adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa kita. Dari sabang sampai marauke seluruh warga Negara Indonesia dapat berkomunikasi antarbudaya, antarsuku, dan antarnegara satu sama lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dengan kata lain menggunakan bahasa Indonesia adalah bentuk nyata pengalaman kita terhadap sila ketiga pancasila.

Walaupun kadang bahasa Indonesia kadang terkesan sangat tidak modern , tetapi sebenarnya bahasa Indonesia kita sudah mengamalkan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Dengan berbahasa Indonesia kita sudah berusaha memperkukuh bangsa Indonesia ini.

4.Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

· Sebagai warga Negara dan warga masyarakat , setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan , hak dan kewajiban yang sama.

· Tidak boleh memaksakkan kehendak kepada orang lain

· Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

· Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

· Menghormati dan menjunjun tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

· Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keutusan musyawarah.

· Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

· Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur

· Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai – nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

· Memberikan kepercayaan kepada wakil – wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Banyak fakta yang harus diungkapkan ke masyarakat agar mereka dapat dengan cepat mengaktualkan dirinya, membuka ruang kritis serta keberanian dalam menghadapi suatu permasalahan demi kepentingan publik. Saat ini banyak orang yang tidak peduli dengan nilai nasionalisme dalam dirinya, mereka banyak terjebak dengan nilai-nilai kebutuhan, bungkam seperti tidak mendengar apapun, yang ada dalam dirinya hanya realita palsu yang dibuat oleh sistem.Pilihan hidup manusia memang berbeda, tapi apakah kita memiliki kesatuan sebagai manusia ? sebagai bangsa yang ingin mewujudkan cita-cita bersama ? mengindahkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.“Sebaik-baiknya kehidupan manusia adalah sebaik-baiknya ia berguna untuk orang banyak.

Pada sila Ke 5 dari Pancasila ini , mengamanatkan agar semua kebijakan dan program apapun yang dilaksanakan , harus bermuara kepada perwujudan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Contohnya Pembuatan pembangunan fisik seperti jalan toll, jembatan layang, Bandar udara dan gedung tinggi pencakar langit , pusat pembelanjaan atau mall .